Gajah Tunggal Logo
English | Bahasa Indonesia
  Halaman utama     Profil Perusahaan     Hubungan Investor     CSR     Penghargaan     Produk     Hubungi Kami  






DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) merupakan salah satu hal fundamental yang dapat menjaga keberlangsungan bisnis Perusahaan. Praktik penerapan GCG dapat menentukan kredibilitas Perusahaan di mata para pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk itu, praktik GCG harus berbasis pada 5 (lima) prinsip GCG yang berlaku di Indonesia, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran. Dengan penerapan kelima prinsip tersebut, maka terbentuklah sebuah struktur GCG untuk menerapkan fungsi check and balance guna mengeliminasi adanya benturan kepentingan, fraud, dan pelanggaran lainnya agar kinerja Perusahaan dapat semaksimal mungkin.

Guna menyempurnakan praktik penerapan GCG, Perusahaan telah menyusun Pedoman GCG yang mengacu kepada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UUPT), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Tujuan penerapan GCG di Perusahaan adalah untuk mencapai kinerja maksimal dan pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

Dalam menerapkan praktik GCG, Perusahaan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan dan menciptakan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan dengan mengutamakan perlindungan hak-hak dan kepentingan perusahaan, pemegang saham serta stakeholder.



Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan melakukan:

1. Transparansi

Keterbukaan informasi yang mendorong adanya pengungkapan (termasuk akses) informasi yang relevan, akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat diperbandingakan tentang kegiatan perusahaan.

Implementasi:
Perusahaan memiliki jalur komunikasi yang terbuka dengan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya mengenai aktivitas stratejik, perkembangan dan transaksi perusahaan. Perusahaan berinisiatif untuk tidak hanya menyampaikan hal-hal yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh para pemegang saham dan para pemangku kepentingan.


2. Akuntabilitas

Sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang, antara Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Implementasi:
Adanya pedoman, kebijakan, panduan dan petunjuk teknis yang dapat diterapkan secara teratur oleh perusahaan, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan.


3. Tanggung Jawab

Menekankan pada pentingnya sistem pengawasan yang efektif berdasarkan hasil, manfaat dan dampak untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pemenuhan terhadap tujuan dan sasaran Perusahaan.

Implementasi:
Perusahaan menjalankan tanggung jawab sebagai warga korporasi yang baik dengan menghormati hukum dan komunitas di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sebagai Perusahaan Terbuka, Perusahaan berusaha untuk mematuhi ketentuan di bidang Pasar Modal. Sebagai pelaku usaha, Perusahaan tidak hanya harus mematuhi peraturan yang berlaku, namun juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan melalui serangkaian program CSR.


4. Kemandirian

Pengelolaan Perusahaan secara profesional dan bebas dari benturan kepentingan dengan tujuan agar mampu memutuskan dan mendahulukan kepentingan Perusahaan tanpa pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
Implementasi:
Setiap bagian Perusahaan beroperasi secara mandiri, tanpa ada dominasi dari satu unit terhadap unit lainnya, serta tidak ada campur tangan dari pihak lain. Seluruh keputusan dibuat secara profesional dan objektif, bebas dari konflik kepentingan, dan ada hubungan saling menghargai antar unit usaha.


5. Kewajaran

Perlakuan yang sama dan setara terhadap para pemegang saham dalam rangka pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan kesepakatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Implementasi:
Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak para pemegang saham dan pemangku kepentingan dapat terpenuhi dengan baik. Pemegang saham dan para pemangku kepentingan berhak memperoleh informasi yang sama mengenai kinerja dan aktivitas perusahaan. Perusahaan juga memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan dan pengelolaan tenaga kerja tanpa adanya diskriminasi suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.


KEPATUHAN

Sebagai bentuk upaya peningkatan dan perbaikan kualitas dalam melaksanakan GCG, Perusahaan secara berkala melakukan self-assessment yang komprehensif yang berpedoman pada Piagam Dewan Komisaris dan Direksi. Di samping bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan GCG yang sudah berjalan, penilaian ini juga berfungsi sebagai upaya pengembangan dan perbaikan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya pengambilan tindak korektif (corrective action) apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan GCG berdasarkan POJK No.21/POJK.04/2015 dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015.

DEWAN KOMISARIS dan KOMISARIS INDEPENDEN

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik GCG yang diterapkan Perusahaan.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris
Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS. Calon anggota Dewan Komisaris diputuskan bersama oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan.


Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris senantiasa berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan, yang terdiri dari:
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. Kep-179/ BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Peraturan No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
3. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.04/2015 Tahun 2015. Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 Tahun 2015. Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/ POJK.04/2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

6. Piagam Dewan Komisaris
Perusahaan menyadari bahwa peran Dewan Komisaris sangat penting dalam melindungi kepentingan para pemegang saham. Komisaris perusahaan adalah profesional yang independen dengan pengalaman luas dan memiliki pengetahuan dalam berbagai bidang, memahami serta menguasai peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan Keuangan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi bila diperlukan. Dewan Komisaris berhak untuk mengakses informasi perusahaan secara komprehensif.



KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Komisaris Independen

Susunan anggota Dewan Komisaris terdiri dari 9 (enam) orang anggota dengan 3 (tiga) anggota sebagai Komisaris Independen. Komposisi Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris Independen merupakan anggota Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan yang dipilih secara transparan dan independen. Beberapa kriteria yang wajib dimiliki oleh Komisaris Independen Perusahaan meliputi:

• Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya

• Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut

• Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dan

• Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Jabatan Komisaris Independen Perusahaan diemban oleh Bapak Sutanto, Bapak Sunaria Tadjuddin dan Bapak Lim Kee Hong. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan telah sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 dimana jumlah Komisaris Independen minimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.


Download document for more details


Download document for more details

LAPORAN DEWAN KOMISARIS SELAKU PELAKSANA FUNGSI NOMINASI & REMUNERASI

1. PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI


Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris di setiap awal tahun buku (untuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) atau awal periode jabatan (untuk Rencana Jangka Panjang Perusahaan). Penilaian kinerja Direksi secara umum dapat berdasarkan namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

• Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian kinerja Perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran atau kriteria lain yang ditetapkan.

• Kontribusi Direktur secara individual mengacu pada Appointment Agreement dan/atau kriteria lain yang disepakati.

• Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

• Partisipasi aktif dalam rapat dan proses pengambilan keputusan termasuk di dalamnya kemampuan dalam menyampaikan dan memberikan masukan dan solusi mengenai isu strategis dan operasional Perusahaan.

• Kemampuan Direksi dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan merespon isu dan tren yang beresiko mempengaruhi pencapaian kinerja Perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Evaluasi Kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris yang melakukan fungsi Nominasi & Remunerasi untuk diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.



2. PELAKSANAAN FUNGSI RENUMERASI


Dewan Komisaris dan Direksi memperoleh remunerasi yang besarannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris selaku pelaksana fungsi Nominasi dan Remunerasi Perusahaan. Paket remunerasi bagi Dewan Komisaris terdiri dari honorarium dan bonus, sedangkan bagi para Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus.

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. prestasi kerja individual

3. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.








Piagam Komite Audit - 2016
Download document for more details

Piagam Audit Internal
Download document for more details









SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
Perusahaan menjamin hak-hak seluruh karyawan maupun pemangku kepentingan lainnya dapat terpenuhi. Sebagai konkritnya, Perusahaan mengimplementasikan kode etik beserta seluruh peraturan Perusahaan sebagai komitmen dan tanggung jawab seluruh karyawan. Seluruh karyawan dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Usaha dan Masyarakat) memiliki hak melaporkan kesalahan pelanggaran baik terhadap kode etik Perusahaan maupun peraturan Perusahaan lainnya melalui akses sebagai berikut:

Kantor Pusat :
PT Gajah Tunggal Tbk,
Wisma Hayam Wuruk 10th Floor ,
Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10120 .
Telp : (021) 5098 5916 - 20, Fax : (021) 5098 5908
Email : gajahjak@gt-tires.com
Website : www.gt-tires.com



  Tentang Kami 
  Usaha Kami 
  Sejarah 
  Struktur Organisasi 
  Dewan Komisaris 
  Direksi 
  Tata Kelola Perusahaan 
  Fasilitas Pabrik 
  Kepegawaian 
  Hubungi Kami 


©2021 - PT Gajah Tunggal Tbk.